Masih Ada Masalah soal Gaji PPPK, Bandingkan Pernyataan 2 Pejabat Perempuan Ini

Masih Ada Masalah soal Gaji PPPK, Bandingkan Pernyataan 2 Pejabat Perempuan Ini
Sesditjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani bicara soal sumber gaji PPPK guru. Foto: tangkapan layar

"Jadi, pada seleksi PPPK guru 2021, pemda statusnya berutang karena dananya tidak terpakai untuk gaji. Jika dananya digunakan untuk infrastruktur, misalnya, pemda harus tetap mengembalikannya kepada negara," tutur Nunuk dalam diskusi virtual, Selasa (7/2).

Selanjutnya, untuk gaji PPPK tahun ini, Nunuk menegaskan sudah dianggarkan dalam DAU 2022.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan Hal ini gaji PPPK kini menjadi tanggung jawab daerah masing-masing atau tidak lagi ditanggung DAU dari pemerintah pusat.

Ade Yasin menyinggung soal gaji PPPK, saat menyampaikan fakta bahwa daerah yang dipimpinnya itu mengalami kekurangan tenaga pegawai negeri sipil (PNS) karena berkurangnya jumlah pegawai dalam setahun ini.

"Saat ini asumsinya seorang PNS itu melayani sekitar 350 orang. Kita (Pemkab Bogor) masih sangat kurang. Selain jumlah penduduk, kendala lainnya adalah luas wilayah yang begitu besar,” ungkapnya di Cibinong, Bogor, Senin (7/3).

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah PNS di Pemkab Bogor mengalami pengurangan sebanyak 978 pegawai dalam setahun, dari 16.539 pegawai menjadi 15.561 pegawai.

Melihat fakta itu, Ade Yasin berharap pemerintah pusat terus membuka penerimaan CPNS.

Dia mengatakan beban Pemkab Bogor saat ini makin berat karena tidak bisa sembarangan mengangkat pegawai honorer sebab akan membebani keuangan daerah. Begitu pun untuk PPPK.

Berita P3K Terbaru: Sepertinya masih ada masalah soal sumber gaji PPPK guru, simak pernyataan 2 pejabat perempuan ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News