Mau Tahu Jumlah Dana untuk Beli Kasur Anggota DPR? Ini Jawabnya...

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan adanya rencana DPR membeli kasur untuk anggota-anggotanya. Kabar itu seolah melengkapi rencana pengadaan pengharum ruangan untuk DPR senilai Rp 2,3 miliar yang baru saja memicu polemik di publik.
Menurut Uchok, anggaran untuk rencana pembelian kasur bagi para wakil rakyat itu bisa dibilang fantastis. "Anggaran Setya Novanto Cs untuk beli kasur sebesar Rp 12,45 miliar," katanya di Jakarta, Kamis (20/8).
Lebih terpatnya, anggaran pengadaan kasur itu Rp 12.452.495.000,-. Rinciannya antara lain untuk pengadaan spring bed rumah jabatan anggota (RJA) DPR RI di Kalibata sebesar Rp 10,3 miliar.
Simak juga: DPR Anggarkan Rp 12,45 Miliar Hanya untuk Beli Kasur, Setuju?
Selanjutnya ada anggaran untuk pembelian spring bed bagi RJA DPR di Ulujami sebesar Rp 847,1 juta. Sisanya adalah pengadaan perlengkapan serupa untuk Wisma Griya Sabha di Kopo. Puncak, Jawa Barat sebesar Rp 1,3 miliar.
Jika disimulasikan, pengadaan kasur untuk RJA di Kalibata dan Ulujami berarti setiap anggota DPR mendapatkan alokasi Rp 19 juta. Menurut Uchok, pengadaan itu sebenarnya tak perlu dilakukan. "Memangnya anggota dewan itu mau tidur atau mau bekerja?" cibir Uchok.
Karenanya ia menyebut anggota DPR pada masa kepemimpinan Setya Novanto ini mendapat banyak kemewahan. "Anggota dewan yang paling enak dan bergelimang kemewahan ya masa jabatan saat ini," sebutnya.
Oleh sebab itu, dia meminta agar Sekretariat Jenderal DPR dan Setya membatalkan pengadaan spring bed itu. "Karena hanya menghambur-hamburkan uang negara saja dan memperlihatkan kemewahaan DPR di depan publik," tegasnya.(dna/JPG/jpnn)
JAKARTA - Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan adanya rencana DPR membeli kasur untuk anggota-anggotanya.
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026