Memangnya Hukum Kita Tunduk kepada Amerika?

jpnn.com - JAKARTA - Salah satu kuasa hukum Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan, Fredrich Yunadi sempat meluapkan kekesalannya kepada Zainal Arifin Mochtar, yang dihadirkan kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ahli dalam sidang praperadilan Budi Gunawan.
Kekesalan itu muncul karena Zainal memberikan contoh Amerika Serikat terkait dengan lembaga independen. Di depan hakim, Zainal menyatakan memberikan penjelasan soal lembaga independen.
Pakar hukum Tata Negara itu menjelaskan lembaga independen merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Alasan munculnya lembaga independen tersebut, ujar Zainal, dikarenakan adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga yang sudah ada sebelumnya.
Di Amerika Serikat, Zainal menyatakan, lembaga independen itu termasuk cabang keempat. Dalam sistem Trias Politika yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif maka lembaga independen berada di luar ketiganya.
Menurut Zainal, lembaga independen memiliki 13 ciri. Namun yang paling utama adalah bebas dari campur tangan manapun terkhusus presiden.
Fredrich yang mendapatkan kesempatan bertanya mengungkapkan kekesalannya. "Ahli ini dari tadi kasih contoh hukumnya di Amerika, Amerika, Amerika. Memangnya hukum kita tunduk kepada Amerika apa?" kata Fredrich dalam persidangan praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2).
Karena suasana dinilai sudah tidak kondusif, hakim tunggal Sarpin Rizaldi pun menengahi. Ia juga mempersilakan saksi ahli untuk tidak menjawab pertanyaan itu.
Akhirnya, Zainal mengikuti saran hakim. Ia hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Fredrich. Setelah itu, persidangan pun dilanjutkan kembali dengan pertanyaan lain yang diajukan kuasa hukum Budi Gunawan. (gil/jpnn)
JAKARTA - Salah satu kuasa hukum Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan, Fredrich Yunadi sempat meluapkan kekesalannya kepada Zainal Arifin Mochtar,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Calon Haji Asal Tulungagung Meninggal Dunia Sebelum Berangkat ke Tanah Suci
- Asido Hutabarat: Kurator Wajib Mengamankan Aset Pailit
- Belum Puas, Prabowo Ingin Biaya Haji RI Lebih Murah Lagi
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Ini Wilayahnya
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Database BKN Ada yang Tak Bisa Jadi PPPK, Bantuan Rp 3 Juta Mengucur, Ini yang Terjadi