Mendagri Ingatkan Penipuan Selama Moratorium PNS

‘’Karena itu kita minta daerah mendata kebutuhan data aparaturnya dan mengirimkannya paling lambat akhir tahun ini. Resikonya, kalau tidak mengajukan maka tidak akan diberikan (kuota CPNS),’’ ungkap Gamawan.

Selain itu Gamawan juga mengkritisi Pemda yang masih saja menerima tenaga honorer. Padahal rekruitmen tenaga honorer sudah ditutup sejak akhir tahun 2005 dengan keluarnya peraturan presiden (Perpres).

‘’Akibatnya ini (honorer) menjadi beban pemerintah pusat. Padahal sudah dilarang. Kita minta stop tidak ada perekrutan (honorer) lagi, karena kita ingin menata birokrasi,’’ tegasnya.(afz/jpnn)