Mendagri Siapkan SK Penonaktifan Bupati Lamtim

Bukankah UU Nomor 32 Tahun 2004 sudah jelas jika terdakwa harus dinonaktifkan? Doni menjelaskan dua alasan. Pertama, kemendagri tidak mau terulang lagi, dimana kemendagri sudah pernah menyiapkan draf SK penonaktifan Satono namun belum diberi nomor, tapi tiba-tiba ada putusan sela hakim yang meminta jaksa memperbaiki dakwaannya. Akhirnya penonaktifan itu batal, padahal sudah muncul di pemberitaan.

Kedua, kemendagri tidak mau berspekulasi. Kemendagri menunggu materi dakwaan terbaru yang disusun jaksa. Jika hakim nantinya menilai dakwaan jaksa ada unsur nebis in idem (satu pokok perkara yang sama diajukan lagi dalam dakwaan), maka bisa saja status Satono sebagai terdakwa teranulir lagi. "Makanya, pak mendagri sangat berhati-hati," terang Doni.

Ditegaskan, kemendagri tidak punya kepentingan apa pun dalam perkara di Lamtim ini. Doni juga membantah jika ada tudingan kemendagri sengaja mengulur-ngulur penonaktifan Satono. "Kita hanya menunggu ada eksepsi atau tidak," cetusnya.

Sebelumnya, pada 14 April 2011 lalu, Tim Advokasi Untuk Lampung Timur (TALI) mendesak mendagri segera menonaktifkan Satono.