Mendagri Tak Berani Patok Besaran Belanja Pegawai di APBD
Kamis, 14 April 2011 – 04:25 WIB
JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi kembali mengungkapkan keprihatinannya mengenai besarnya alokasi belanja pegawai di APBD-APBD, yang mengalahkan alokasi belanja publik. Dengan kata lain, hanya sedikit dana APBD yang dipergunakan untuk anggaran pembangunan. Yang bisa dilakukan, lanjut Gamawan, selalu mengingatkan para gubernur dan ketua DPRD provinsi, agar cermat melihat postur APBD, berapa alokasi untuk belanja pegawai, berapa untuk belanja publik.
Hanya saja, Gamawan mengaku tidak berani membuat aturan yang mematok berapa persen maksimal dana APBD yang harus dialokasikan untuk belanja pegawai. Alasannya, kondisi APBD masing-masing daerah berbeda-beda.
Baca Juga:
"Nggak bisa kita sama ratakan. Buat aturan itu nggak bisa. Misal kalau saya buat maksimal 40 persen, Papua itu mungkin hanya 25 persen (sudah cukup untuk belanja pegawai, red) karena APBD-nya besar. Tapi provinsi lain tidak bisa karena APBD-nya kecil," terang Gamawan Fauzi di kantornya, Rabu (13/4).
Baca Juga:
JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi kembali mengungkapkan keprihatinannya mengenai besarnya alokasi belanja pegawai di APBD-APBD, yang mengalahkan
BERITA TERKAIT
- Komisi IV DPR Bertemu Parlemen Swedia Bahas Program Pangan
- Kolaborasi Pemerintah & Swasta dalam Meningkatkan Akses Air Minum Layak-Berkualitas
- Tentara Gadungan Nekat Mengawal BBM Ilegal, Begini Jadinya
- Melihat Perayaan Waisak di Vihara Semarang, Ritual Pindapata hingga Pradaksina Mengenang Buddha
- Diplomasi MPR RI ke Parlemen Spanyol Demi Mewujudkan Kemerdekaan Palestina
- WWF Bali 2024, Pemprov Jateng Teken Kerja Sama dengan UNESCO-IHE Institute for Water Education