Menilai Sirkulasi Elite Partai Politik Sejak Era Reformasi

Oleh: Juliaman Saragih

Menilai Sirkulasi Elite Partai Politik Sejak Era Reformasi
Pengurus Lembaga Kajian Isu Publik (LKIP) Juliaman Saragih. Foto: Dokpri for JPNN.com


3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Pada saat pendeklarasian Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 5 Januari 1973, partai ini merupakan hasil gabungan dari 4 (empat) partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Parmusi. 

Sejak berdirinya hingga saat ini, PPP sudah memiliki 7 (tujuh) orang ketua umum. Ketua umum pertama adalah Mohammad Syafa'at Mintaredja, 1973-1978. Ketua umum kedua adalah Djaelani Naro, 1978-1989, dan ketua umum ketiga adalah Ismail Hassan Metareum, 1989-1998. Selanjutnya, ketua umum keempat adalah Hamzah Haz,1998-2007. Hamzah Haz pernah menjadi Wakil Presiden dari Presiden Megawati Soekarno Putri pada periode 2001-2004.

Ketua umum PPP kelima adalah Suryadharma Ali, pernah menjadi Menteri Agama pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Namun beliau harus mendekam di penjara dalam kasus korupsi di kementerian agama. Ketua umum keenam adalah Muhammad Romahurmuziy, 2016-2019, namun harus berurusan dengan hukum karena operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam dugaan terlibat jual beli jabatan di kementerian agama.


Sedangkan ketua umum PPP ketujuh adalah Suharso Monoarfa. Beliau merupakan pelaksana tugas ketua umum (Plt.) PPP saat ini. Selain menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019, sejak januari 19 Januari 2015. 

4. Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerindra berdiri pada 6 Februari 2008. Sejak berdirinya, partai ini telah menghasilkan 2 (dua) ketua umum. Ketua umum pertama Prof. Dr. Ir. Suhardi, S.S., M.Sc, yang memimpin Gerindra dari tahun 2008-2014. Artinya, Suhardi memimpin Gerindra selama 6 (enam) tahun. Selanjutnya Prabowo Subianto menjadi ketua umum Gerindra sejak 2014 hingga saat ini.

Sebagai partai baru, Gerindra belum banyak melahirkan ketua umum, jika dibandingkan dengan partai yang sudah lama berdiri.

Lembaga Kajian Isu Publik (LKIP) mencoba melacak sirkulasi elite partai politik sejak berdiri hingga saat ini dengan tujuan agar publik memiliki gambaran dan menilai sejauh mana partai politik menerapkan demokrasi dalam partai politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News