Menkeu Tolak Gaji ke-13 bagi Hakim Tipikor

JAKARTA - Jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menerima gaji ke-13 pada bulan Juni silam, tidak demikian halnya dengan para hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasalnya, Departemen Keuangan (Depkeu) menahan pembayaran gaji ke-13 untuk hakim Pengadilan Tipikor lantaran tidak masuk dalam kategori penerima.

Aturan tentang penerima gaji ke-13 itu telah diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan ke-13 Dalam Tahun Anggaran 2009 kepada PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun. Sekjen Mahkaham Agung (MA), Rum Nessa menyatakan, pihaknya telah menanyakan masalah belum cairnya gaji ke-13 untuk hakim pengadilan Tipikor itu ke Departemen Keuangan.

"Kita sudah menanyakan hal itu ke Depkeu, tapi tetap tidak dapat karena dalam PP yang mengatur gaji ke-13 tidak termasuk hakim ad hoc pengadilan," ujar Rum Nessa saat dihubungi wartawan, Kamis (20/8).

Karenanya Rum Nessa meminta agar persoalan itu tidak dibalik seolah-olah MA yang menahan gaji ke-13 untuk hakim Pengadilan Tipikor. "Jangan membalik seolah MA yang tidak memberi, karena ini (kewenangan) Depkeu," tandasnya.