Menko PMK Tinjau Desa Hasil Program Kota Tanpa Kumuh

Menko PMK Tinjau Desa Hasil Program Kota Tanpa Kumuh
Menko PMK Puan Maharani, di sela kunjungan ke Yogyakarta. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Sudah dua tahun belakangan ini, pemerintah terus berupaya mendekatkan masyarakat dengan berbagai akses layanan dasar.

“Pembangunan infrastruktur Pemerintahan Jokowi-JK tidak sebatas jalan tol atau bendungan, tetapi juga membenahi kawasan kumuh terutama yang ada di kawasan perkotaan,” ujar Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat mengunjungi salah satu lokasi yang dibenahi dan sudah menampakkan hasil di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Selasa (15/11).
 
Menko PMK juga meninjau langsung sejumlah infrastruktur yang sudah dibangun. Mbak Puan menyatakan apresiasinya atas segala capaian pembenahan kawasan kumuh yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR.
 
“Semoga masyarakat dapat menikmati semua fasilitas yang ada, memanfaatkannya demi kehidupan yang lebih baik, dan tentu harus menjaganya,” katanya.

Dibandingkan sebelumnya, Karangwaru kini adalah kawasan yang aman, bersih, dan nyaman. Sungai Kali Butung yang melintasinya sudah direvitalisasi sehingga air sungai tak lagi meluap, dan mampu menampung air hujan berintensitas tinggi.
 
Pembangunan akses jalan lingkungan sepanjang 1.336 meter juga telah dilakukan di kelurahan ini, termasuk dua jembatan penghubung, 14 unit shelter, sebelas unit ruang terbuka hijau (RTH), dan dua unit tangki septik komunal.

Warga juga bisa menikmati berbagai fasilitas sebagai wadah berbagai kegiatan, menjadi destinasi kegiatan wisata, tempat pendidikan luar ruang untuk anak-anak, serta tempat olah raga seperti lari atau jalan santai.
 
Dengan mengikuti program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), sebanyak 493 KK memiliki akses bantaran sungai yang nyaman dan aman. Selain itu, akses bantaran sungai juga digunakan sebagai jalur pemeliharaan sungai.

Untuk menata Karangwaru menjadi lebih indah, dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 9,05 miliar, dana masyarakat Rp 2,233 miliar, dan swasta atau corporate social responsibility (CSR) sebesar Rp 578 juta. (adk/jpnn)


JAKARTA - Sudah dua tahun belakangan ini, pemerintah terus berupaya mendekatkan masyarakat dengan berbagai akses layanan dasar. “Pembangunan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News