Menkominfo: Untuk Amankan KPK
Kontroversi RPP Penyadapan
Senin, 14 Desember 2009 – 16:58 WIB
Pertimbangan diadakannnya RPP Penyadapan itu juga diungkapkan Tifatul. Menurutnya, cek kosong tidak boleh diberi kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan.
"Jangan sekali-sekali memberi cek kosong kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan kepada siapapun. Kekuasaan itu kalau diberikan cek kosong akan cenderung abuse of power, siapapun," tukasnya.(awa/jpnn)
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Intersepsi (Penyadapan) disusun
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Ini Daftar Pemenang Anugerah Syiar Ramadan 2024
- Jasa Raharja & Korlantas Polri Dukung Kesuksesan HUT ke-79 RI di IKN
- Merespons Isu Perdagangan Karbon, Senator Filep Ungkap Urgensi Adanya Kepastian Regulasi Bagi Daerah
- Warga Papua Tolak Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Menteri Pemerintahan Prabowo-Gibran
- MNI Gelar Nusantara Awards 2024 untuk Melestarikan dan Memperkuat Budaya Nusantara
- Fraksi PKS DPR Temui WHO Demi Mengajak Menyelamatkan Palestina