Mensos Risma Pastikan Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK Soal Penyaluran Bansos

"Saya memastikan Kemensos telah menyerahkan laporan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK,” tegasnya.

Sebagai bentuk langkah nyata dalam perbaikan data, Kemensos mengambil langkah cepat terkait 10.249 KPM penerima bansos sembako/BPNT, di antaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.

Informasi tersebut diketahui hasil deteksi sistem Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), beberapa bulan lalu.

Pada database Kemensos, KPM tersebut terverifikasi sebagai orang miskin dengan berbagai status, ada cleaning service, buruh, dan sebagainya.

Kemensos telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Kami akan cut dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan (komplain) ke kami, nanti akan dievaluasi,” kata Mensos Risma, beberapa waktu lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan apresiasi atas penguatan system pencegahan korupsi.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan menempatkan Kemensos di posisi atas dari 76 kementerian atau lembaga yang memiliki capaian rencana aksi pencegahan korupsi yang baik dengan utilisasi nomor induk kependudukan (NIK).