Menyusun Arah Baru Pembangunan Nasional: Urgensi PPHN Dalam Tata Kelola

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dipertajam mengenai:

1. Mekanisme agar penyusunan PPHN benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan elit politik;

2. Alternatif lain menghidupkan PPHN selain melalui amandemen UUD 1945; dan

3. Mekanisme akuntabilitas bagi lembaga yang tidak menjalankan PPHN.

Implementasi UUD 1945

Terkait dengan PPHN dan kebutuhan amendemen UUD 1945, maka menarik untuk disimak bahwa sejak dilakukan amendemen (1999-2002), UUD 1945 mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek ketatanegaraan. Implementasi konstitusi saat ini mencakup beberapa hal utama:

1. Sistem Pemerintahan yang Lebih Demokratis

a. Presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.