Minta Ada Jatah Menteri Perwakilan dari Warga Ambon di Kabinet Jokowi
BACA JUGA : Jokowi Sebut Bakal Ada Kepala Daerah jadi Menteri dan Bu Ani Diberi Tugas Lebih Besar
Untuk masalah PI blok Masela sebesar 10 persen sebenarnya terlalu kecil bagi daerah penghasil sehingga perlu diatur ulang oleh pemerintah.
"Kami juga mendesak pemerintah RI untuk diberlakukan Maluku sebagai provinsi dengan perlakuan khusus atau otonomi khusus," tandasnya.
Dikatakan, pengangkatan putera daerah terbaik asal Maluku sebagai menteri dan masuk dalam jajaran kabinet adalah wujud pemerintah turut memerhatikan kualitas SDM di daerah ini.
Sementara itu, Ketua LBH Pemuda Maluku, Hamzah Nurlili mengaku adanya delapan orang legislator perwakilan Maluku di DPD maupun DPR RI, tetapi belum cukup berpeluang berhadapan langsung dengan Presiden dan Wapres untuk memperjuangkan daerah.
Karena itu dibutuhkan jatah menteri untuk tokoh dari Ambon yang bisa mewakili juga aspirasi masyarakat setempat.
"Berbeda dengan menteri yang setiap saat bisa hadir langsung dalam rapat-rapat kabinet dan berbicara langsung dengan kepala negara," ujarnya.
Anggota DPRD Maluku, Fredik Rahakbauw yang menerima surat pernyataan sikap pedemo manyatakan akan meneruskannya ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. (ANT/jpnn)
Pengangkatan putera daerah terbaik asal Ambon di Kabinet Jokowi sebagai menteri adalah wujud pemerintah turut memerhatikan kualitas SDM.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Yusuf Wally Mengisyaratkan Maju jadi Calon Wakil Wali Kota Ambon
- Ratusan SK PPPK & CPNS Diserahkan, Ribuan Honorer Bakal Tuntas Lewat 2 Jalur
- 385 CPNS dan PPPK Ambon Terima SK, Status Makin Jelas, Semoga Bekerja Lebih Maksimal
- Tok, Terdakwa Persetubuhan Anak di Ambon Divonis 7 Tahun Penjara
- DPRD Pengin Seluruh Honorer jadi PPPK, Begitu Hitung Gaji Bilang APBD Terkuras, Piye to?
- Prabowo-Gibran Belum Menawarkan Jatah Menteri ke Paslon 01 dan 03