Minta Mendagri Segera Tuntaskan Kisruh Pilkada SBD

jpnn.com - JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pemilukada Sumba Barat Daya (SBD) yang menetapkan pasangan Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih di kabupaten yang masuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu ternyata bukan solusi akhir. Pasalnya, justru KPU SBD membuat rekapitulasi ulang  yang memenangkan pasangan incumbent, Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto.

DPRD SBD pun memroses keputusan KPU SBD dengan mengirim surat ke Gubernur NTT. Selanjutnya, Gubernur NTT mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar melantik pasangan Kornelius-Daud.

Hanya saja, hingga saat ini Mendagri belum mengambil keputusan tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati SBD hasil Pemilukada yang digelar Agustus lalu. Padahal, masa jabatan Kornelius-Daud berakhir sebulan lagi, tepatnya pada 27 Desember 2013.

Menurut Ketua DPRD SBD, Yosep Malo Lande, pihaknya meminta Mendagri segera mengesahkan rekomendasi DPRD yang menyetujui pleno ulang KPU SBD tentang penetapan pasangan Kornelius-Daud sebagai pemenang pilkada. Alasannya, jangan sampai persoalan di SBD berlangsung berlarut-larut. "Jadi tinggal menunggu dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya di kantor Kemendagri, Selasa (26/11).

Yosep yang datang bersama bersama sejumlah tokoh masyarakat SBD itu juga menyambangi kantor Menko Polhukam. Menurutnya, masyarakat di kabupaten pemekaran dari Sumba Barat itu sudah mengalami kebingungan karena tidak kunjung adanya kepastian tentang kepala daerah yang baru. "Jadi persoalan ini harus berakhir agar warga bisa kembali tenang," katanya.

Yosep mengakui, persoalan muncul karena proses Pemilukada SBD dicurangi dengan penggelembungan suara bagi pasangan Markus-Ndara. Karenanya Yosep menganggap pleno ulang KPU yang menetapkan pasangan Kornelius-Daud sudah tepat.

Kasus Pilkada Sumba Barat Daya bermula ketika KPU setempat menetapkan pasangan Markus-Ndara sebagai pemenang. Namun, pasangan  Kornelius-Daud yang tak terima dengan putusan KPU itu mengajukan gugatan ke MK. Selain itu, Kornelius juga melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan KPU Sumba Barat Daya dan sejumlah PPK karena merasa perolehan suaranya berkurang, sementara suara untuk Markus-Ndara justru bertambah.

Barang bukti berupa 144 kotak suara yang diduga kuat sebagai bukti kecurangan  pun dibawa ke Jakarta atas permintaan MK. Namun, majelis hakim MK tidak melaksanakan penghitungan atas 144 kotak suara itu dengan alasan barang bukti sudah lewat waktu masa persidangan. Akhirnya MK dalam putusannya pada 29 Agustus lalu memang menguatkan keputusan KPU Sumba Barat Daya yang memenangkan pasangan Markus-Ndara.