Minyak Goreng Masih Langka, Kadin DKI Tuntut Ketegasan Jokowi soal Ekspor

Kadin DKI tak luput menuntut pertanggungjawaban Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Di DKI Jakarta, ujar dia, ada lebih dari 151 pasar yang mana 148 di antaranya dikelola oleh PD Pasar Jaya, unit usaha milik pemerintah daerah.

"Kondisi yang terjadi di pasar pasar seperti terhambatnya distribusi, jumlah stok pedagang sampai harga jual pasti dapat di monitor oleh Pasar Jaya sebagai pengelola pasar. Jika komunikasi dapat berjalan baik maka kelangkaan ataupun harga jual tinggi dapat segera diatasi langsung di titik permasalahannya," ucap Laja.

"Keterlibatan Pemprov untuk memastikan kelancaran distribusi minyak goreng juga merupakan amanah undang-undang," tambahnya.

Laja mengingatkan bahwa pemprov harus terlibat aktif guna memastikan ketersediaan bahan pangan seperti minyak goreng di daerahnya masing-masing.

Pemprov harus segera turut aktif dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan bahan pangan dalam kelangkaan bahan pangan saat ini, seperti melakukan operasi pasar, mencabut ijin tempat berdagang jika terbukti ada penimbunan atau penetapan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Tidak bisa hanya menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau kebijakan Kementrian,” sindir Laja.

"Kami yakin dengan komando dari Presiden Joko Widodo, maka semua pihak akan satu suara dan satu irama dalam menyelesaikan masalah minyak goreng ini. Gejolak harga itu biasa terjadi tetapi kami harapkan tetap tersedia dan harganya masih dalam HET dan dalam jangkauan masyarakat banyak," pungkas Laja. (dil//jpnn)