Mulai Klaim Program, Hingga Rekrut Aktivis HAM

Menurut dia, dalam pembahasan RUU tersebut, FPKB merupakan fraksi yang pertama mengusulkan pentingnya alokasi anggaran terintegrasi untuk desa sebesar 10 persen dari APBN dan APBD. "Hal itu tegas kami sampaikan dalam pandangan dan pembahasan di panja RUU Pembangunan Perdesaan," ujar ketua DPP PKB tersebut.

 

Bila usul itu disepakati, lanjut Marwan, seluruh program pemerintah yang tersebar secara sektoral di berbagai kementerian dan lembaga diintegrasikan menjadi satu. Anggarannya bersifat terintegrasi yang porsinya 10 persen dari APBN. "Bahkan, usul FPKB tersebut dibulatkan menjadi 20 persen APBN di draf RUU Pembangunan Perdesaan pada awal Mei 2009," ungkapnya. Meski begitu, RUU tersebut mengalami deadlock sehingga tidak bisa disahkan.

Selain berebut klaim program di DPR, parpol-parpol juga mulai pasang strategi melalui susunan para pengurusnya. Setidaknya, dua partai besar PDIP dan Demokrat hingga kini belum berhasil menuntaskan susunan pengurus besarnya. Meski, kedua partai itu sudah selesai menggelar Musyawarah Nasional dengan memilih Ketua Umum masing-masing.

Jika Partai PDIP masih sibuk bagaimana mengakomodir dinasti Soekarno, Partai Demokrat mencoba menggerus berbagai potensi SDM yang ada. Dari pengusaha, hingga aktivis terus didekati dibujuk untuk menjadi pengurus partai.