Mulyanto Sebut Penggantian LPG ke DME Jangan Sampai Membebani APBN
Artinya, potensi penerimaan negara dari proyek gasifikasi batu bara ini ialah zero rupiah.
Dengan demikian, jika harga DME lebih mahal dari harga LPG nonsubsidi akan muncul subsidi level ketiga (triple subsidi), yakni selisih antara harga DME dibanding LPG untuk produk nonsubsidi.
"Ini tentu tidak diinginkan karena hitung-hitungan keekonomian proyek DME ini harus cermat," terang Mulyanto.
Dia meminta pemerintah komitmen menyediakan energi murah bagi masyarakat.
"Jangan karena ada substitusi ini maka biaya hidup masyarakat menjadi lebih mahal," tegas Mulyanto.
Mulyanto menduga kenaikan harga LPG nonsubsidi akhir Desember 2021 merupakan bagian dari upaya pemerintah mengondisikan masyarakat agar dapat memaklumi harga jual DME yang relatif lebih mahal.
Sebenarnya, opsi pengurangan konsumsi LPG impor bukan hanya melalui penggunaan DME melainkan opsi lain, yaitu melalui penggunaan jaringan gas rumah tangga dan kompor listrik.
Proyek gasifikasi batu bara ini akan dibangun oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang bekerjasama dengan dan Air Products & Chemical Inc (APCI).
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah menyiapkan skema produksi, distribusi, dan mekanisme substitusi dari LPG ke DME secara cermat.
- Harga Emas Antam Turun Lagi, jadi Rp 1,308 Juta Per Gram
- Nana Sudjana Dorong Bank Jateng Tingkatkan Penyaluran KPR Perumahan Subsidi
- Sederet Fakta Hoaks Isu Uang Hilang di Sosmed, BRI Keluarkan Imbauan Ini
- Perkuat Sinergi Antarinstansi, Bea Cukai Berikan Edukasi Kepabeanan di 2 Wilayah Ini
- Menaker Ida Fauziyah Minta Mitra Industri Aktif Bantu Penempatan Lulusan BBPVP
- Daniel dari Anak Orang Biasa, Jadi Dokter hingga Bangun Startup