NasDem: Kartu Nikah Jangan Sampai Membani Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syarif Abdullah Alkadrie mendukung penerbitan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah seama tidak membebani masyarakat.
Bagi Syarif, yang terpenting kebijakan atau program itu tidak memberatkan bagi masyarakat, serta dapat meningkatkan pelayanan.
"Asal tidak memberatkan masyarakat, itu saja. Jangan gara-gara kartu nikah itu harus menambah biaya lebih besar lagi," kata Syarif, Rabu (14/11).
Legislator dari Kalimantan Barat (Kalbar) itu menambahkan program kartu nikah itu sangat baik. Kehadirannya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kartu nikah juga praktis dibawa ke mana pun.
"Saya pikir itu bagus, dan menggunakan database yang baik. Artinya ke mana pun orang pergi, bisa menunjukkan dan membawa kartu nikah itu untuk hal yang diperlukan," ungkapnya.
Seperti diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah pada 8 November 2018 lalu. Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web dan kartu nikah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, Kemenag harus bekerja lebih efisien agar dengan harga yang sama atau beda sedikit, masyarakat bisa mendapat buku sekaligus kartu nikah.
Terlebih semua fraksi di DPR sudah sepakat memberikan subsidi untuk kartu nikah dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). "Karena intinya untuk meningkatkan pelayanan," kata Sodik di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/11). (boy/jpnn)
Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syarif Abdullah Alkadrie mendukung penerbitan kartu nikah
Redaktur & Reporter : Boy
- Legislator Tak Setuju Satgas PHK Prabowo Mengambil Alih Tugas Kemenaker
- Tutup Kegiatan RBN NasDem, Surya Paloh Minta Anak Muda Berjuang Bangun Bangsa
- PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2029, Ahmad Sahroni: Masih Dini untuk Bicara Pilpres
- Sahroni Nilai Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Kurang Pas, Begini Alasannya
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta Usut Sampai ke Petinggi MA
- Surya Paloh: Kenapa Kami Tidak Ada di Kabinet Rezim Prabowo?