Nasib Honorer Sudah di Ujung Tanduk, Dikhawatirkan Pelayanan Publik akan Ambruk

Sebab, secara logika, pegawai lama tidak lagi berpikir soal akademik, sedangkan mereka yang baru lulus perguruan tinggi, aspek-aspek akademiknya sangat kuat.
“Jadi, ketika tes, mereka (honorer) akan selalu kalah dengan sarjana baru. Makin lama mereka (honorer) makin tidak terangkat dan jadi problem," katanya.
Permasalahan lain ialah mengenai pengelompokan kepegawaian yang mengakibatkan disparitas penggajian.
Dia menjelaskan sektor pertanian masuk kelompok dengan gaji rendah.
Berbeda dengan honorer sekretariat daerah yang bertugas melayani pimpinan dan mendapat honor lebih besar.
"Bayangkan, orang bekerja riil pada produksi, gajinya lebih rendah dibanding dengan orang yang kerjanya tenaga protokol bupati. Jadi, sistem ini harus segera dibedah," ujarnya.
Oleh karena itu, mantan bupati Purwakarta itu meminta ada kajian ulang dengan membuat Panitia Khusus di DPR RI yang bertugas mengevaluasi berbagai problem kebijakan birokrasi. (antara/jpnn)
Dedi Mulyadi meminta pemerintah meninjau ulang rencana penghapusan honorer. Rencana penghapusan tenaga honorer akan berpengaruh pada pelayanan publik.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
- Ratusan Rutilahu di Bandung Bakal Direnovasi, Pemprov Jabar Tanggung Biaya Kontrakan
- Dedi Mulyadi Tetap Kirim Siswa Bandel ke Barak Militer Meski Picu Pro Kontra
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- Honorer 8 Tahun Bekerja Ikut Seleksi PPPK, Dicoret gegara Tergiur Uang Haram
- Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI, Komnas HAM: Maksudnya Apa?