Nilai Politis E-KTP Besar, KPK Harus Superhati-Hati

Kasus ini juga melibatkan begitu banyak pihak. Di antaranya orang yang menjadi pimpinan partai politik, maupun lembaga negara.

“KPK sekarang menghadapi tantangan lebih besar dari sebelumnya,” ungkap Qodari lagi.

Menurut dia, belum pernah ada kasus yang melibatkan begitu banyak partai seperti e-KTP ini.

Tidak lama lagi pemilu 2019. Jangan sampai ada tafsir penegakan hukum e-KTP muaranya adalah pertarungan di pemilu 2019.

Kalau itu terjadi KPK tidak akan dipercaya orang.

“Kalau KPK sudah tidak dipercaya sama orang, siapa lagi yang mau dipercaya masyarakat Indonesia,” jelas Qodari.

“Jadi, KPK tolong perlakukan e-KTP dengan superhati-hati, karena pertarungannya luar biasa dari segi politik, sosial dan lain-lain,” tuntas e-KTP. (boy/jpnn)