Nyoman Tegaskan Fee PPID untuk Banggar DPR
Keberatan Dituntut Hukuman 4,5 Tahun Penjara
Jumat, 16 Maret 2012 – 14:41 WIB

Nyoman Tegaskan Fee PPID untuk Banggar DPR
JAKARTA - Terdakwa perkara suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur (PPID) Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya, merasa keberatan dengan tuntutan hukuman 4,5 tahun penjara. Alasan Nyoman, karena dirinya merasa tidak pernah minta uang dari Dharnawati. Hanya saja uang yang dicairkan dari rekening BNI Taplus milik Dharnawati baru Rp 1,5 miliar. Uang pelicin itu dimaksudkan agar empat kabupaten di Papua dan Papua Barat dimasukkan dalam daftar daerah penerima dana PPID Kawasan Transmigrasi.
"Saya tidak pernah minta uang ke Nana (Dharnawati,red)," kata Nyoman saat ditemui usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/3).
Sebelumnya, Nyoman dituntut dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meyakini Nyoman selaku Sesditjen Pengembangan dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans bersama anak buahnya, Dadong Irbarelawan, menerima uang Rp 2,01 miliar dari Dharnawati.
Baca Juga:
JAKARTA - Terdakwa perkara suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur (PPID) Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya, merasa keberatan dengan tuntutan
BERITA TERKAIT
- Restu Widiyantoro Diharapkan Memperkuat PT Timah dengan Profesionalisme
- LPPOM Fasilitasi Lebih dari 100 Penggilingan Daging Halal di 19 Provinsi
- KPK Periksa WN Korsel di Seoul Terkait Kasus Suap PLTU Cirebon
- Waka MPR Lestari Moerdijat Ungkap Perlunya Identifikasi Masalah Perempuan dengan Tepat
- Bongkar Penyelundupan Benih Lobster, Bea Cukai Batam Cegah Negara Rugi Rp 48 Miliar
- ERIA Tegaskan Pentingnya Peran Pemimpin Dalam Perdamaian Berkelanjutan