OTT Pungli Rp 75 Juta Sudah Dirancang Seminggu Sebelumnya
jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (11/10) tidak dilaksanakan mendadak.
Tito menegaskan, Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pemberantas Pungli (OPP) sudah melakukan penelusuran di Kemenhub selama satu pekan. "Saya sampaikan bahwa penanganan atau penyidikan dan penindakan kemarin, kami sudah rencanakan hampir seminggu," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (12/10).
Dia menjelaskan, informasi adanya pungli di Kemenhub berdasarkan laporan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Berbekal informasi itu, Tito lantas berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan.
"Masukan dari internal Kemenhub kepada saya. Kemudian saya rapatkan dengan Pak Kapolda dan buat tim gabungan. Setelah itu kami lakukan penyelidikan dan lakukan tindakan kemarin," jelas Tito.
Mengenai kehadiran Presiden Joko Widodo pasca-penangkapan di Kemenhub, Tito mengatakan bahwa hal itu bermula dari laporannya. Tito melaporkan OTT itu secara langsung ke Presiden Jokowi yang kebetulan sedang memimpin rapat reformasi hukum.
"Kebetulan kemarin ada rapat terbatas mengenai reformasi hukum, salah satunya mengenai operasi pemberantasan pungli. Sehingga saya laporkan pada beliau (Joko Widodo) dan beliau tertarik untuk datang ke lokasi sekaligus penekanan," jelas Tito.
Sebelumnya, polisi menggelar OTT pungli perizinan kapal dan buku pelaut di Kemenhub, Selasa (11/10). Dalam OTT itu polisi menangkap enam orang termasuk dua pegawai Kemenhub, serta barang bukti uang total Rp 95 juta.(mg4/jpnn)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub),
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pasukan Brimob dari Nabire dan Timika Bergerak ke Intan Jaya
- PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Mengenai Gibran, Begini Kata Tim Hukum
- Nurul Ghufron Mangkir, Dewas KPK Tunda Persidangan Etik
- Masuk Pendataan BKN, Pemda Tak Ajukan Formasi PPPK 2024, Nasib Honorer Digantung
- PropertyGuru Indonesia Property Awards Kenalkan Kategori Baru di Tahun ke-10
- Hardiknas 2024, Ketua Komisi X DPR: Pendidikan Indonesia Masih Hadapi Tantangan Besar