Pak Prabowo Pasti Rugi kalau Demokrat Sakit Hati

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menyebut langkah kubu Prabowo - Sandiaga mengumumkan jatah menteri untuk partai pengusung kurang strategis. Bahkan, langkah itu kemungkinan telah melukai perasaan Partai Demokrat.
"Sebab justru jatah, tanda kutip ya, jatah Partai Demokrat tidak disebut, padahal di antara partai pendukung Prabowo, selain Gerindra, yang paling besar adalah Demokrat," ucap pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu di Jakarta, Rabu (3/4).
Menurut dia, kubu Prabowo - Sandiaga harus menggelar pembicaraan intensif ke Demokrat setelah mengungkapkan jatah menteri. Terutama, untuk meminimalisir kekecewaan kader partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
"Nah, tetapi kemudian sepertinya ada penyelesaian di belakang layar, yang mungkin bisa meminimalisir efek blunder," ucap dia.
BACA JUGA: Demokrat Tidak Akan Bicara Jatah Kursi Menteri ke Prabowo Sebelum Laga Selesai
Burhanuddin mengatakan Prabowo - Sandiaga akan menerima efek buruk jika suasana kekecewaan menyelimuti Demokrat. Tidak tertutup kemungkinan, partai berlambang Mercy itu akan mematikan mesin pemenangan untuk Prabowo - Sandiaga.
"Itu akan merugikan kepentingan Pak Prabowo sendiri," pungkas dia.
Sebelumnya, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga Hashim Djojohadikusumo mengakui telah berbicara dengan capres Prabowo Subianto, terkait porsi menteri untuk partai koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menyebut langkah kubu Prabowo - Sandi soal jatah menteri kemungkinan telah melukai perasaan Partai Demokrat
- SP JICT: May Day 2025 Momentum Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Nasional
- Dukung Prabowo 2 Periode, Idrus Golkar Usul Pembentukan Koalisi Permanen
- Versi Pengamat, Prabowo Tak Merestui Mutasi Letjen Kunto Arief
- Prabowo Sebut Orang Indonesia Harus Tinggalkan Mental 'Kumaha Engke'
- Prabowo Percaya Hakim Bergaji Besar Tidak Bisa Disogok
- Lewat Aplikasi Ini, Perjalanan Dinas Bisa Lebih Terstruktur dan Transparan