Pakar: Potensi Korupsi Terbesar Bukan di Dana Aspirasi, Tapi APBN

jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara Asep Warlan Yusuf menilai, kekhawatiran terhadap korupsi dalam Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) terlalu berlebihan.

Asep mengatakan, hal itu justru bisa menghambat program pembangunan. Sebab, selain masyarakat bisa mengawal langsung dana itu, penegak hukum juga bisa mengawasinya.

“Kalau takut dikorupsi, di manapun ada potensi korupsi. Potensi korupsi paling besar justru berada di tangan presiden yang menjadi kuasa pengguna anggaran sebesar Rp 2.400 triliun yang tertuang dalam APBN,” kata Asep, Selasa (16/6).

“Lantas kalau demikian, maka program APBN tidak boleh dijalankan? Kan sudah ada polisi, jaksa dan KPK yang mengawasi,” tambah Asep.

Menurut Asep, UP2DP cukup baik karena anggota DPR bisa langsung menyuarakan kepentingan rakyat di dapilnya. Dia menambahkan, program itu malah lebih tepat sasaran dan bisa diawasi langsung.

“Banyak program pemerintah selama ini justru tidak tepat sasaran dan jadi sasaran empuk korupsi karena ketidaktahuan masyarakat akan program-program tersebut,” ujar Guru Besar Universitas Parahyangan Bandung ini. (fas/jpnn)