JPNN.com 
Panja RUU KUHP: Penghinaan Presiden Bakal Jadi Delik Aduan
Senin, 05 Februari 2018 – 15:18 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung M Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (12/4). Foto: Biro Pemberitaan DPR
Supaya nanti tidak menjadi pasal karet, meskipun sudah delik aduan dan membuka ruang bagi penegak hukum untuk menafsirkan semaunya. (boy/jpnn)
Anggota Panja Arsul Sani mengatakan, secara norma dasar, pasal penghinaan presiden di RUU KUHP berbeda dengan yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK)
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Pengamat: Masyarakat Indonesia Seharusnya Memberi Kesempatan kepada Arsul Sani
- Bawono Kumoro: Keikutsertaan Arsul Sani di Sengketa PHPU Tak Perlu Dikhawatirkan Berlebihan
- Jadi Hakim MK, Arsul Sani Tegaskan Sudah Mundur dari Firma Hukum
- Jokowi Bakal Lantik Arsul Sani Jadi Hakim Konstitusi Hari Ini
- Peneliti Formappi Sarankan Firma Hukum Arsul Sani Dinonaktifkan
- Dilantik Jadi Hakim MK, Arsul Sani Diminta Jaga Independensi
