Pasangan KaJi Mengadu ke KPU
KPU buka Peluang Investigasi Sengketa Pilgub Jatim
Kamis, 27 November 2008 – 01:57 WIB

MENGADU : Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa bertemu Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Jakarta, Rabu (26/11), untuk melaporkan sejumlah kejanggalan pelaksanaan Pilgub Jatim. Foto : Tri Mujoko Bayuaji/Jawa Pos
JAKARTA – Masa persidangan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur baru dilanjutkan pada Selasa (2/12) minggu depan. Memanfaatkan momen lowong, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono (Kaji) mencari peluang baru dengan menyerahkan dokumen kejanggalan pelaksanaan Pilgub Jatim kepada Komisi Pemilihan Umum. "Kami ingin menunjukkan bukti-bukti ini kepada KPU, Bawaslu dan DPR, seperti apa kinerja KPU Jatim," ujar Khofifah di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (26/11). Khofifah tiba di KPU sekitar pukul 11.00 WIB, tanpa didampingi Mudjiono selaku cawagub. Kejanggalan lain juga muncul dari pernyataan Panitia Pengawas (Panwas) Pilgub. Khofifah menuturkan, tim sukses Kaji sebelumnya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan cagub cawagub Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa).
Bersama Khofifah, tampak kuasa hukum pasangan Kaji M Ma'ruf, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Firman Jaya Daeli, serta sejumlah pendukungnya. Mereka diterima oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, komisioner KPU Abdul Aziz, Endang Sulastri, Sri Nuryanti dan I Gusti Putu Artha.
Baca Juga:
Menurut Khofifah, fakta yang terjadi dalam Pilgub Jatim bisa digunakan oleh KPU sebagai pelajaran pada Pemilu 2009. Sejumlah kejanggalan telah terjadi, diantaranya pengamanan yang berlebihan terhadap pendukung Kaji saat proses rekapitulasi suara di Hotel Mercure, Surabaya. "Ibu-ibu pendukung kami hanya melakukan istighotsah, ada ancaman apa sampai seperti itu," terang Khofifah.
Baca Juga:
JAKARTA – Masa persidangan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur baru dilanjutkan pada Selasa (2/12) minggu depan.
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026