PBHI Minta DPR Lakukan Impeachment Terhadap Jokowi, Ini Alasannya

Julius menjelaskan KPK adalah lembaga independen, bukan di bawah kekuasaan politik subordinasi mana pun yang bekerja dalam penegakan hukum, secara spesifik terkait dengan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, Julius berkata KPK yang menjalankan fungsi ajudikasi tidak boleh mendapat intervensi dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi oleh lembaga lain.

“Sama seperti proses hukum manapun, dia (KPK) tidak boleh ditanyain, diintervensi, diintip-intip segala macam, tidak boleh. Dan seluruh kinerjanya, dokumennya merupakan rahasia negara. Seperti BAP, bukti-bukti, keterangan-keterangan dan segala macamnya,” ujar Julius. (cuy/jpnn)