PBHI Sebut Konsolidasi Mahasiswa Jakarta soal Pemakzulan Presiden Direpresi, Begini Kejadiannya

"Ironisnya, dibungkus dengan selubung konflik horizontal," ujar Gina Sabrina.

Oleh karena itu, koalisi berpendapat sebagai berikut:

Pertama, isu pemakzulan presiden merupakan wacana yang secara organik lahir sebagai respons publik terhadap sejumlah kegaduhan, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meratakan jalan bagi anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Dalam konteks ini, diduga kuat, relasi nepotisme kekeluargaan dan serangkaian pelanggaran etik eks ketua Mahkamah Konstitusi menjadi faktor bagi mulusnya jalan Gibran menuju kontestasi Pilpres 2024," tutur Gina menyampaikan pendapat koalisi.

Selain itu, berbagai tindak tanduk presiden beserta jajaran di bawah yang cenderung berpihak kepada salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, juga memperkuat wacana pemakzulan.

Oleh sebab itu, koalisi memandang menjadi wajar apabila isu pemakzulan ini mencuat di ruang publik. Terlebih, berbagai civitas academica di berbagai perguruan tinggi di Indonesia ramai-ramai mengkritik buruknya demokrasi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Kedua, koalisi menilai peristiwa idi Kampus Trilogi menunjukkan bahwa represi terhadap ekspresi–terutama ekspresi politik warga makin meningkat menjelang Pilpres 2024.

Kriminalisasi terhadap juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, intimidasi pentas teater Butet Kertaredjasa, hingga beringasnya anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sukarelawan paslon 03, dugaan intimidasi kepada perusahaan mobil untuk kampanye Ganjar-Mahfud dan Anies Muhaimin, menimbulkan prasangka ketidaknetralan negara.