PDIP-Golkar Sesalkan Ancaman Mendagri

Lebih baik, kata dia, Gamawan lebih dulu mengirim surat edaran dengan maklumat yang jelas dan tegas kepada para kepala daerah. Bukannya malah mengeluarkan ancaman seperti itu. “Saya sarankan, Mendagri buat surat edaran dengan maklumat yang jelas dan tegas yang ditujukan kepada kepala daerah, gubernur walikota, dan bupati di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Priyo, surat tersebut mengenai etika pemerintahan bahwa pemerintahan kita itu dari nasional hingga daerah satu tanpa melihat etnis, budaya, suku, ras dan atribut tertentu. “Ketika sudah disumpah maka harus tunduk dengan pemerintahan. Kan banyak bahasa dan cara yang lebih elegan ketika ingin menghimbau pada kepala-kepala daerah, ” tegasnya.

Sementara anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari meminta Mendagri untuk tidak sewenang-wenang memecat kepala daerah yang mengunakan hak pribadinya  menyampaikan aspirasinya, bergabung dengan masyarakat menolak kenaikan BBM. “Sekarang ini era demokrasi, saat akses dan  kontrol sipil/rakyat terhadap keputusan publik semakin besar,” kata Eva.

Politisi PDIP ini bahkan meminta Gamawan memahami bahwa para pemimpin daerah tersebut adalah pemimpin politik yang dipilih langsung oleh rakyat, yang konsekwensinya kemudian adalah pemangku fungsi birokrat.