PDIP Salahkan Pimpinan Polri

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa bentrok Polri dengan rakyat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) memanas karena diduga ulah provokator. Sebab dari informasi yang didapatkan Tjahjo di lapangan, sebetulnya masalah tambang itu sudah tenang dan kondusif setelah ada pendekatan dari pihak Pemda.

Tetapi persoalan ternyata memanas lagi. "Tapi memanas kembali dan anarkis setelah ada penjelasan dari seseorang, yang menyatakan bahwa lahan tambang itu Ilegal dan akhirnya terjadi peristiwa tersebut," kata Tjahjo, Minggu (25/12).

Ia mengungkapkan, masalah ini yang harus diusut dahulu baik oleh Polri maupun data  dari Badan Intelijen Negara (BIN). "Data dari BIN pasti ada sebelum Polri diperintahkan bergerak," ungkap Sekjen PDI Perjuangan, itu.

Terkait posisi Polri dalam peristiwa tersebut, Tjahjo mengingatkan, harusnya polisi belajar dari pengalaman masa lalu. Polri harus menempatkan dirinya pada poisisi yang tidak selalu harus diperhadapkan secara politis dan fisik  dengan kekuatan penuh bersenjata kalau ada sesuatu masalah dengan rakyat. "Cukup maksimal (gunakan)  gas airmata dan tongkat misalnya serta barikade kalau ada bentrok untuk membubarkan massa rakyat," ujarnya.