Pejabat Jangan Gegabah Karaoke

Menanggapi hal itu, Gamawan Fauzi mempersilakan KPK untuk memproses kepala daerah yang diduga terlibat korupsi karena menerima fee (imbalan) dari BPD. Hanya saja, katanya, sebelum mengambil langkah penindakan,

Gamawan berharap KPK menyebutkan terlebih dahulu siapa saja sebenarnya yang menerima fee itu dan berapa jumlah nominal uang yang diterima itu. Penyebutan nama ini penting, katanya, bisa saja yang menerima uang dari BPD itu tidak tahu bahwa yang diterimanya tergolong gratifikasi. (sam/jpnn)