Pembangunan Infrastruktur Kunci Kelangsungan Otsus Papua

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah pemerintah telah mengambil keputusan terkait kelanjutan status otonomi khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua. Menurut Tjahjo, saat ini pemerintah masih melakukan kajian ulang terhadap kebijakan tersebut.

"Papua masih telaahan. Masukannya pro dan kontra kami dengar semua, yang setuju kami terima yang tidak setuju juga. Nanti akan dibahas di pemerintahan secara terpadu," kata Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).

Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu menjelaskan, masalah dengan Otsus Papua adalah lambannya realisasi pembangunan. Khususnya pembangunan infrastruktur. Padahal, dana bantuan yang  dikucurkan oleh pemerintah sangat besar.

Masalah ini, lanjutnya, menjadi PR besar yang harus segera dipecahkan pemerintah Provinsi Papua. Pasalnya, Presiden Joko Widodo tegas menginstruksikan pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama.

Tjahjo pun mengungkapkan, parameter yang sama digunakan dalam menilai efektifitas Otsus di Aceh.

"Semua yang berkaitan dengan DAK, penguatan daerah, termasuk penambahan kewenangan, kita minta imbalan. Potong birokrasi, percepat proses perijinan. Dana alokasi yang ada itu diutamakan untuk infrastruktur. Jangan digunkan untuk belanja pegawai. Jangan untuk membangun gedung," pungkasnya. (dil/jpnn)