Pemerintah Akui Video Kekerasan Papua
Sebut Tindakan Prajurit Tidak Profesional, Bantah Operasi Militer
Jumat, 22 Oktober 2010 – 12:54 WIB
Dalam kesempatan itu, Djoko menegaskan sudah tidak ada perintah operasi militer. Tapi masih ada TNI itu ditujukan khusus untuk kejadian-kejadian tertentu seperti penjagaan perbatasan, penyerangan oleh oknum-oknum yang menganggu keamanan seperti di PT Freeport. Mereka seharusnya melakukan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga:
“Tugas TNI tidak hanya di papua, lihat pendekatannya di situ. Bahwa ada tindakan oknum TNI eksesif berlebihan tidak professional itu ada tindakan diterapkan pada mereka. Ada tindakan lanjutan, itu dipastikan presiden, adakan penyelidikan sampai tuntas,” ujar Djoko. Selain itu, Djoko juga menegaskan, sejak tahun 2005 untuk dua wilayah di Papua dan Nangroe Aceh Darusalam pemerintah sudah tidak lagi menerapkan pendekatan Polhukam. "Tetapi sudah pada pendekatan kesejahteraan," ujar Djoko. (gus/aj/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengakui video kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI di Papua. "Memang ada tindakan dari para prajurit di lapangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Hobi Naik Gunung? Dokter Ratih Berbagi Kiat Terhindar dari Keram Perut Saat Haid
- BMKG Sebut Gempa Bumi di Garut tak Berpotensi Tsunami
- Syukuri Hasil Pemilu 2024, Petinggi Partai Golkar Tunaikan Ibadah Umrah
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024
- Pengamat Sebut Motif Kematian Tidak Wajar Anggota Polri Penting Diungkap, Singgung Pembinaan Mental