Pemerintah Diminta Tata Zonasi Minimarket
Sabtu, 21 Januari 2012 – 10:32 WIB

Pemerintah Diminta Tata Zonasi Minimarket
MAKASSAR - Pemerintah diminta menata zona minimarket. Serbuan minimarket ke Makassar, Maros, Pangkep dan Kota Parepare kini telah mencapai kurang lebih 166 unit. Waralaba berjaringan ini dikhawatirkan menciptakan persaingan tidak sehat dengan toko klontongan dan pasar tradisional.
Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar Abdul Hakim Pasaribu mengungkapkan hal tersebut. KPPU meminta ada regulasi dari pemerintah daerah terkait keberadaan minimarket karena kini mulai menjamur seolah tanpa pengawasan.
Baca Juga:
"Pemkot dan pemerintah kabupaten, sedari awal perlu membuat regulasi zonasi minimarket. Itu agar tidak mematikan usaha kecil yang ada di sekitarnya," kata Hakim Pasaribu.
Di Kota Makassar kata dia, minimarket kurang tertata dengan baik. Bahkan jarak satu dengan lainnya sangat dekat, tidak sampai 100 meter. Minimarket harus diatur seperti pengaturan Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) dengan pendekatan zonasi.
MAKASSAR - Pemerintah diminta menata zona minimarket. Serbuan minimarket ke Makassar, Maros, Pangkep dan Kota Parepare kini telah mencapai kurang
BERITA TERKAIT
- 363 Calon Haji dari OKU Timur Terbang ke Tanah Suci
- Ratusan Rutilahu di Bandung Bakal Direnovasi, Pemprov Jabar Tanggung Biaya Kontrakan
- Wali Kota Pekanbaru Temui Menteri PU di Padang, Ini yang Dibahas
- Hati-Hati! Aksi Sandera Aparat di Jateng Bisa Kena Pidana
- Gubernur Herman Deru Harap Atlet Sumsel Dulang Prestasi di 2 Event Nasional Ini
- May Day Tanpa Demo, Pekerja Sambu Group Tanam 1.001 Mangrove di Inhil