Pemerintah Harus Jamin Muslim Tolikara Aman Rayakan Iedul Adha

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah berkewajiban menjamin keamanan dan kedaulatan negara di Tolikara menyusul ancaman konflik susulan menjelang perayaan Idul Adha pada 24 September mendatang di wilayah Papua tersebut.

“Saatnya negara hadir untuk menjaga tegaknya konstitusi di bumi pertiwi, bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya,” kata Anggota Komisi VIII DPR Abdul Fikri Faqih di Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Ditegaskannya bahwa siapapun yang mengaku sebagai warga negara Indonesia,  harus tunduk pada konstitusi RI. Sehingga ancaman suatu kelompok terhadap kelompok lain yang hendak menjalankan ibadah keagamaannya merupakan satu bentuk perbuatan melawan konstitusi.  

Sebelumnya, kelompok Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) diberitakan meminta sejumlah syarat sebagai jaminan agar perayaan Idul Adha di Tolikara dapat berlangsung aman. Di antara syarat tersebut adalah agar dua pelaku penyerangan dan pembakaran masjid Baitul Muttaqin yang ditahan Polda Papua segera dibebaskan.

Mereka juga meminta merehabilitasi nama GIDI, serta meminta penyelesaian konflik secara adat. Namun, syarat-syarat tersebut ditolak oleh Menkopolhukkam dalam rapat koordinasi pengamanan Idul Adha di Tolikara.

"Di sinilah peran penegak hukum dan aparat negara. Mereka harus mengembaikan wibawa negara dan menciptakan ketertiban umum. Pemerintah jangan sampai kecolongan lagi seperti insiden saat Iedul Fitri lalu. Tindakan tegas perlu ditujukan bagi pihak-pihak yang mengancam ketertiban,” pungkasnya.(fat/jpnn)