Pemprov Sultra Dinilai Lalai Kelola Aset

Tiga kali disclaimer kata Samsul, sudah cukup untuk jadi pembelajaran yang serius. Untuk memperbaikinya, harus ada perbaikan tata kelola keuangan, aset dan pemerintahan. Perlu ketegasan pemerintah daerah agar tdak mempengaruhi penilaian dari BPK. "Dari pada mengambang, misalnya ada kejadian mantan pejabat yang terdaftar menempati, tapi setelah di cek, ternyata malah dikontrakkan untuk pihak ke tiga, inikan aneh. Kita berharap hal seperti itu tidak terjadi di lapangan," ungkap ketua fraksi Demokrat ini.

Mantan dosen Universitas Haluoleo ini menegaskan kembali bahwa setiap rumah jabatan harus ditempatkan pada posisinya berdasrkan klasifikasi. "Rumah jabatan itu ada yang bisa di dum, ada yang tidak. Kalau memang tidak memenuhi persyaratan, yah harus dikosongkan. Tapi kalau bisa di dum dan ada pertimbangan dia mantan pejabat serta tidak melanggar aturan, kita proses. Dari pada dia mempengaruhi pencatatan kita sehingga dibilang lagi disclaimer, padahal hanya karena hal yang sepele," tandasnya. (ema/awa/jpnn)