JPNN.com

Pemuda Katolik Desak DPRD DKI Panggil Gubernur Anies Terkait Data Bansos

Kamis, 07 Mei 2020 – 02:25 WIB
Pemuda Katolik Desak DPRD DKI Panggil Gubernur Anies Terkait Data Bansos - JPNN.com
Sekretaris Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta, Beny Wijayanto. Foto: PK Komda DKI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta, Beny Wijayanto mendesak DPRD DKI segera memanggil Gubernur Anies Baswedan untuk diminta keterangan terkait persoalan data penerima bansos.

“Ini merupakan respons Pemuda Katolik terhadap distribusi bansos tahap pertama yang tidak tepat sasaran dalam masa pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Jakarta karena kacaunya pendataan oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujar Beny Wijayanto selaku Sekretaris Pemuda Katolik DKI Jakarta sekaligus Satgas Pemuda Katolik DKI Jakarta, Rabu (6/5).

Beny menilai persoalan data penerima Bansos di Pemprov DKI Jakarta sangat lemah. Dan, bisa jadi memang tidak ada kinerja pendataan selama ini. Dan ini akhirnya diakui Gubernur Anies Baswedan jika data yang digunakan adalah data lama.

Akibatnya, menurut Beny, masyarakat harus menunggu pembagian tahap kedua yang ditunda setelah lebaran. Lagi-lagi masyarakat jadi korban.

“Sungguh riskan bila data lama dipergunakan. Berbeda hari saja sudah terjadi perubahan data apalagi ini sudah bertahun-tahun tidak di-update. Jika ini data lama maka apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI selama ini?,” ujar Beny.

Beny mengatakan sudah seharusnya DPRD DKI Jakarta memperjuangkan bansos yang memang menjadi hak warga yang miskin dan rentan terdampak Covid-19 dan turut memastikan kebijakan bansos ini tidak terjadi penyimpangan.

“Yang terjadi masih saja ditemukan di lapangan bansos yang tidak tepat sasaran dan ditambah masih banyak pula yang belum terdata serta belum mendapatkan bansos. Dan saya minta DPRD DKI bersikap tegas dan jelas!” tegas Beny.

Lebih lanjut, Benny menambahkan Pemuda Katolik DKI Jakarta meminta Pemprov bisa melibatkan komunitas dan organisasi sektoral untuk memudahkan pembagian dan mendata pelaporan masyarakat membutuhkan yang belum menerima bansos. Hal ini untuk meringankan kerja pemprov. Ditambah validasi data bisa menyertakan perangkat teknologi informasi agar cepat.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
fri