Pendidikan Inovatif: Lima Langkah Bersama UNESCO

Namun, pemerintah dan pihak swasta perlu melakukan lebih dari sekadar memberdayakan pelajar dengan pengetahuan dan keterampilan esensial.
Mereka perlu mengakui urgensi menghadapi tantangan masa depan dengan komitmen yang lebih konkret.
Pengelola pendidikan perlu memastikan bahwa setiap individu memiliki keterampilan literasi dan numerasi dasar, sambil menyediakan akses terjangkau, relevan, dan berkualitas kepada keterampilan yang sesuai dengan dinamika pasar tenaga kerja.
Dalam konteks global UNESCO (2022) untuk pendidikan berkelanjutan, negara, dalam hal ini pemerintah dapat lebih jauh lagi dengan mengembangkan kebijakan ramah lingkungan dan merancang kurikulum yang menggali pemahaman akan isu-isu ekologis.
Selain itu, perlu penguatan sekolah dan pelatihan guru untuk mendukung agenda keberlanjutan secara nyata.
Pemangku kepentingan pendidikan juga perlu memotivasi dan memberikan inspirasi agar pelajar bersedia menjadi pembela perdamaian, hak asasi manusia, dan martabat.
Melalui pendidikan moral pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik berupaya melawan rasisme, intoleransi, dan diskriminasi.
Inisiatif seperti itu tidak hanya memperdalam pemahaman sejarah, tetapi juga membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya toleransi, menghargai perbedaan, dan berkolaborasi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.
Dinas pendidikan dan pihak swasta diharapkan dapat membuat sekolah yang lebih inklusif, adil, aman, dan sehat sesuai dengan inisiatif UNESCO.
- Waka MPR Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Segera Memperbaiki Tata Kelola Pendidikan
- Konsolnas Dikdasmen 2025, Ini Harapan Menko Pratikno dan Menteri Mu'ti kepada Pemda
- SAH Apresiasi Dasco yang Peduli Terhadap Dunia Pendidikan
- Ribuan Warga Kampung Sawah Tolak Gerai Miras di Kartika One
- Dukung Kemajuan Pendidikan Tinggi di Indonesia, BNI Gandeng IKA ITS
- Gubernur Banten Andra Soni Terus Awasi Kinerja Kepsek, Siapkan Reward dan Punishment