JPNN.com

Pengamat: Skema Pemerintah Patahkan Anggapan Diskriminasi Pertanian

Jumat, 29 Mei 2020 – 12:19 WIB Pengamat: Skema Pemerintah Patahkan Anggapan Diskriminasi Pertanian - JPNN.com
Petani melakukan panen padi menggunakan alsintan. Foto: Humas Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menjalankan program jaring sosial kepada 2,7 juta petani dan 1 juta nelayan di seluruh Indonesia. Program tersebut di antaranya menyalurkan bansos untuk meringankan beban hidup mereka selama pandemi COVID-19.

Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka pada Kamis (28/5) kemarin, Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan empat skema besar yang bisa ditempuh para petani agar tetap berproduksi dan menjaga ketersediaan bahan pokok.

Keempat skema itu di antaranya, program jaring pengaman sosial untuk meringankan biaya konsumsi rumah tangga, program subsidi bunga kredit, pemberian stimulus sebagai modal kerja bagi para petani dan nelayan yang dapat disalurkan melalui perluasan program KUR, serta bantuan melalui instrumen nonfiskal dengan cara mengupayakan kelancaran rantai pasokan yang akan meningkatkan produktivitas para petani dan nelayan.

Mengenai hal ini, Pengamat Pertanian dan Dekan Fakultas Pertanian UIR, Riau, Ujang Paman Ismail menilai langkah pemerintah dalam mengelola sektor pertanian di tengah pandemi ini sudah sangat tepat, terutama dalam menjawab pandangan sejumlah pihak terkait adanya diskriminasi bantuan.

"Langkah dan terobosam Presiden dalam menerapkan empat skema besar ini sudah sangat tepat dalam menjawab anggapan sinis sejumlah pihak terkait diskriminasi petani. Terus terang saya tidak melihat diskriminasi pada kebijakan pemerintah. Yang ada adalah petani sangat terbantu karena beban mereka selama ini bisa diatasi dengan BLT, KUR dan juga bantuan langsung tunai," ujar Ujang, Jumat (29/5).

Menurut Ujang, skema pemerintah dalam membantu petani dan usaha pertanian sudah terbukti memiliki dampak besar pada ketersediaan bibit, pupuk dan alat-alat produksi. Apalagi instrumen kebijakan ini bersifat nonfiskal dan mendorong kelancaran supply chain.

"Dengan begitu, baik petani maupun usaha tani akan berjalan sebagaimana mestinya, meski dalam situasi pandemi seperti sekarang ini," katanya.

Ujang mengatakan, dengan skema tersebut produksi pertanian tetap berjalan dan produksi pertanian dapat ditingkatkan. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mampu melesatkan capaian ekspor di tengah suasana pandemi dan hari raya lebaran.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
jlo