Pengumuman Calon Kapolri Tertunda
Kompolnas Tunggu Permintaan SBY

Saud terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 10 Januari 2013. Saat itu jenderal bintang dua itu menjabat wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri.
Peringkat dua ditempati Kabaharkam Komjen Badrodin Haiti. Badrodin memiliki total harta Rp 5.826.509.933 dan USD 4.000. Badrodin kali terakhir melaporkan kekayaan pada 10 Oktober 2012 saat menjabat Asisten Operasi Kapolri.
Di peringkat ketiga ada Kepala Bareskrim Polri Komjen Sutarman dengan kekayaan Rp 5.346.714.200 dan USD 24.194. Urutan berikutnya adalah Kepala Lembaga Diklat Polri Komjen Budi Gunawan dengan kekayaan Rp 4.684.153.542. Jumlah itu adalah yang dilaporkan Budi ke KPK saat menjabat Kapolda Jambi pada 19 Agustus 2008.
Peringkat kelima dihuni Kapolda Bali Irjen Arif Wachjunadi dengan kekayaan Rp 4.524.601.851 per 3 September 2012. Harta tersebut dimilikinya saat menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). Peringkat enam diduduki Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar dengan kekayaan Rp 2.405.457.543 per 12 Januari 2010.
Kepala Divisi IT Mabes Polri Inspektur Jenderal Tubagus Anis Angkawijaya berada di peringkat berikutnya dengan total kekayaan Rp 1,84 miliar. Di peringkat delapan ada Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno dengan kekayaan 482.466.620 per 2002. Sedangkan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Irjen Anas Yusuf belum diketahui jumlah kekayaannya.(rdl/ca)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Timur Pradopo akan diganti bulan ini. Namun, hingga empat hari jelang upacara HUT Kemerdekaan RI, belum ada pengumuman
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usulan Kubu Tom Lembong, Hadirkan Moeldoko dan Eks Mendag di Persidangan!
- HNW Dukung Rencana Prabowo Ingin Biaya Haji Indonesia Lebih Murah Dari Malaysia
- KSST Klaim KPK Naikkan Status Hukum Dugaan Korupsi Lelang Saham PT GBU
- Siswa SMA 5 Bandung Tewas Dalam Kecelakaan Beruntun, Polisi Periksa Pengemudi Nissan
- Prabowo-Bill Gates Akan Bertemu, Irwan Demokrat Singgung Efek Bola Salju Program MBG
- Sidang Perdana Gugatan PB PARFI Terhadap Kementerian Hukum Berjalan Lancar