Peringati Hari Bhayangkara, KontraS: Perbaikan Palsu Institusi Polri

Peringati Hari Bhayangkara, KontraS: Perbaikan Palsu Institusi Polri
Koordinator KontraS Fatia Mualidiyanti. Foto: Fransiskus Adryanto Pratama/JPNN.com

Selain itu, kepolisian juga dinilai antikritik dengan penghapusan mural, penangkapan pembentang poster, dan pengejaran pembuat konten.

"Hal ini pada akhirnya menguatkan fenomena penyempitan ruang sipil dengan Polisi sebagai aktor pendorong utama. Sayangnya, tindakan dan langkah tegas nampak tak terlihat ketika Kepolisian berhadap-hadapan dengan pelanggar hak minoritas."

"Kepolisian begitu abai dan nampak tak berkutik dalam menghadirkan hak atas rasa aman bagi kelompok marginal. Sikap populisme Kepolisian yang berakibat tebang pilih di lapangan dalam memberikan perlindungan juga menjadi penyebab utama," jelas Fatia.

Kemudian, dia juga mengatakan kepolisian berperan membangun kedekatan dengan para investor.

Instruksi Presiden dan Kapolri dinilai berimplikasi pada naiknya eskalasi kekerasan di lapangan antara aparat dengan masyarakat.

"Alih-alih menangani konflik di masyarakat dengan berkeadilan, Kepolisian malah bertindak sewenang-wenangan terhadap masyarakat, melakukan tebang pilih penegakan hukum, dan memihak pada kepentingan perusahaan," tambah Fatia.

KontraS juga menyoroti komitmen perbaikan pendekatan di Papua yang disebutkan oleh Kapolri dalam wujud operasi Damai Cartenz.

Namun, KontraS menganggap komitmen tersebut tidak berimplikasi pada deeskalasi kekerasan dan perubahan situasi di Papua.

Peringati Hari Bhayangkara, KontraS menerbitkan catatan kinerja Polri periode Juli 2021 hingga Juni 2022, khususnya di sektor HAM

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News