Perlu Regulasi Khusus untuk Kembangkan PAUD
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) agar membentuk regulasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Regulasi diperlukan untuk kelangsunggan dan kesejahteraan murid dan guru PAUD.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali mengatakan, selama ini keberadaan PAUD masih kurang dapat perhatian dari Disdik karena belum adanya regulasi dalam mengalokasikan anggaran untuk PAUD.
"Selama ini anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu alokasi anggaran dari APBN yang diberikan kepada provinsi, kabupaten dan kota," ujarnya, Senin (28/8).
Ashraf mengungkapkan, saat ini di DKI Jakarta tercatat ada 150 ribu murid 15 ribu guru PAUD. Ironisnya, DAK dari pemerintah pusat yang dikucurkan setiap tahun untuk pengembangan PAUD tidak bisa digelontorkan dengan optimal akibat terkendala regulasi.
"Dengan dibuat regulasi diharapkan bisa mendukung tumbuh kembang PAUD dan peserta didiknya, " tandasnya. (dil/jpnn)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) agar membentuk regulasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Regulasi
Redaktur & Reporter : Adil
- Panen Kursi DPRD di Pemilu 2024, Golkar DKI Gelar Syukuran
- PDIP Bingung Jumlah Kursi DPRD Turun Drastis, Padahal di Survei Masih Tinggi
- Disdik DKI Buka Posko Pelayanan KJMU di 5 Kota dan Kepulauan Seribu
- PKS Usulkan Ada Pemilihan DPRD Tingkat II di Daerah Khusus Jakarta, Simak Alasannya
- DPRD Ungkap Fakta Mengejutkan: Heru Budi Pangkas Jumlah Penerima KJMU
- Suara Terbanyak di Dapil 10, Jupiter Dipastikan Kembali ke DPRD DKI