Permainan Honorer Libatkan Pejabat Daerah

Permainan Honorer Libatkan Pejabat Daerah
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno. Foto: bkn.go.id

Tapi kok penyelesaian honorer terkesan lamban pak. Apakah masalahnya sangat pelik atau sengaja dilambat-lambatin sama pemerintah?

Itu kan kesan masyarakat saja. Yang sebenarnya pemerintah serius kerja. Persoalannya, untuk menuntaskan masalah honorer memang butuh kerja ekstra. Di samping harus memikirkan kemampuan keuangan negara. Anda tahu sendiri, sejak 2005 hingga sekarang sudah sekitar satu juta honorer yang kita angkat CPNS. Kalau pemerintah dibilang tidak serius atau sengaja memperlambat itu salah.

Untuk honorer tertinggal kategori satu, penyelesaiannya kok sampai dua tahun lebih Pak?

Coba Anda baca lagi PP 43 Tahun 2005 jo PP 48 Tahun 2007, disitu jelas diamanatkan tidak ada lagi pengangkatan CPNS dari honorer. Pengangkatan honorer di bawah 2005 telah kita selesaikan pada 2009 lalu dengan total sekitar 880 ribu orang. Tapi kemudian muncul versi honorer tertinggal. Itu kita tampung lagi dan BKN telah memasukkan data base honorer tertinggal K1 ini pada 2010. Kenapa PP-nya baru diterbitkan 2012, itu karena pertimbangan aspek keuangan negara.

Memecahkan masalah honorer tidak boleh hanya menggunakan emosi saja, tapi harus dengan rasio. Kita bisa saja mengangkat semuanya menjadi CPNS, tapi apakah keuangan negara cukup. Makanya itu pemerintah melakukan verifikasi dan validasi berulang-ulang karena banyaknya laporan masuk terkait data honorernya. Karena memang permainannya sangat tinggi yang melibatkan oknum pejabat daerah.

PULUHAN ribu tenaga honorer Kategori I (K-1) cemas menunggu kepastian nasib. Nomor Induk Pegawai (NIP) masih dalam bayangan, belum ada dalam genggaman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News