Pimpinan DPR Tidak Harus dari Partai Pemenang

JAKARTA - Meski RUU Susduk belum rampung, tarik-ulur soal pimpinan DPR sudah mulai menghangat. Fraksi Partai Golkar di DPR misalnya, melalui sekretarisnya, Syamsul Bahri mewacanakan agar pimpinan DPR tidak harus dari partai pemenang pemilihan umum.

"Soal ketokohan dan legitimasi harus pula dijadikan pertimbangkan mendasar untuk mengambil keputusan dan menetapkan seorang anggota jadi pimpinan DPR. Tanpa dua hal tersebut, sulit bagi DPR secara kelembagaan untuk bisa berubah," kata Syamsul Bahri, saat berdiskusi dengan tema 'Bisakah Ketua DPR Bukan dari Parpol Pemenang Pemilu?', di press room DPR Jakarta, Jumat (10/7).

Bersama Syamsul Bahri, juga tampil sebagai pembicara Ketua Fraksi PKS dan Ketua Fraksi Demokrat masing-masing Mahfudz Siddiq dan Syarief Hasan serta anggota Fraksi PDIP Arya Bima serta pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cecep Effendy.

Sementara Arya Bima memberi isyarat pimpinan DPR harus orang yang benar-benar mengerti dengan fungsi dan kedudukan DPR yang semakin berat dimasa datang. "Ngerti dulu, ngeh dulu posisi DPR sekarang dibading dengan lembaga tinggi negara lainnya, lalu seperti apa DPR yang akan datang?"