Pimpinan Honorer Desak Presiden Prabowo & MenPAN-RB Rini Tiadakan PPPK, PNS Saja

"Bu MenPAN-RB Rini Widyantini tolong usulkan revisi UU ASN 2023 supaya tidak ada lagi bedanya ASN, baik PNS dan PPPK," kata Ekowi.
Dia menegaskan seharusnya ASN cukup PNS. Jadi, yang sudah menjadi PPPK tinggal dialihkan statusnya ke PNS tanpa dites kembali.
Ekowi yakin Presiden Prabowo Subianto akan setuju dengan usulan tersebut, apalagi ini sejalan dengan programnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk guru.
"Kami memohon kepada Ibu MenPAN-RB Rini menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo," ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, desakan untuk meningkatkan status honorer dan PPPK ke PNS karena sangat tidak sebanding dengan pengabdian mereka bertahun-tahun.
Kualitas PPPK tidak kalah dengan PNS, seharusnya bisa mengisi jabatan struktural menjadi kabid, kadis di dinas-dinas.
Tokoh Muda Pendidikan Riau ini berharap tidak ada PPPK penuh waktu dan paruh waktu.
"Kami Ingin PPPK dan honorer menjadi PNS, karena sudah terbukti di zaman Presiden SBY mengangkat 1 juta honorer menjadi PNS. Anggap ini kado terbaik Pak Prabowo atas pengabdian kami selama ini," pungkas Ekowi. (esy/jpnn)
Pimpinan honorer desak Presiden Prabowo & MenPAN-RB Rini Widyantini meniadakan PPPK, cukup PNS saja
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
- Mendikdasmen: Presiden akan Berikan Smart Board, Pembelajaran Lebih Asyik
- Sudah Ada yang Masuk Daftar Hitam, Tak Bisa Daftar CPNS & PPPK
- Pelantikan CPNS dan PPPK 2024 Tertunda, Ternyata Inilah Kendalanya
- 2 Kabar Gembira untuk CPNS dan PPPK 2024
- Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu atau Ikut Seleksi CPNS
- Khusus Honorer Ini Tetap Bekerja Meski Gagal PPPK 2024, Alhamdulillah