PKS Desak KPK Garap Laporan Dahlan

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan bahwa siapa pun dia dan apa pun jabatannya hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. "Karena setoran tersebut merupakan bentuk tindak pidana gratifikasi atau bahkan bisa jadi ini bentuk suap," ujarnya.

Indra mengaku setuju bahwa tidak boleh ada kongkalikong atau upeti antara mitra kerja, baik itu Kementerian BUMN atau yang lainnya dengan komisi terkait di DPR. "Buat saya dan juga buat F-PKS tidak ada kompromi untuk korupsi sekecil apa pun, baik berupa suap atau pun gratifikasi," tegasnya.

Dia menambahkan, apabila Dahlan Iskan benar-benar tahu, maka keterbukaan dan info Menteri BUMN itu sangat penting untuk memerbaiki dan sekaligus mengatisipasi praktek-praktek menyimpang di negeri ini.

"Tentunya itu tergantung Dahlan Iskan, apakah mau memerbaiki dan membongkar korupsi atau justru sebaliknya mendiamkan dan menyembunyikannya atau dengan kata lain justru melindunginya," katanya. (boy/jpnn)