Polda: Kaltim Nihil Daerah Rawan Konflik saat Coblosan

Polisi sendiri diminta bersikap netral, walapun ada istri dari polisi yang menjadi caleg tidak diperkenankan menggunakan fasilitas polisi seperti mobil ataupun rumah jabatan polisi.

“Ini merupakan instruksi dari kapolri, kalaupun ada, akan ada sanksi hukumnya kepada siapa saja dari anggota Polri yang melanggar akan ketentuan tersebut,” imbuhnya.

Hal tersebut sudah disampaikan jauh hari sebelumnya kepada kapolres masing-masing daerah melalui telegram dan teleconference. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Fajar Setiawan menambahkan, 250 personel tersebut dengan perincian 85 personel untuk Balikpapan, 81 Kutim, 51 Kukar dan 30 Kubar. Ditanya mengenai daerah yang termasuk rawan terjadinya konflik, Fajar mengatakan tidak ada.

Sebab, semua wilayah Kaltim relatif aman, dan itu sudah terbukti dengan berlangsungnya pemilu 5 tahun lalu dan pelaksanaan Pilgub Kaltim.

“Kalau wilayah yang dianggap rawan, tidak ada yang masuk kategori rawan. Seluruh wilayah Kaltim relatif aman, dan kita semua berharap tetap aman sampai pelaksanaan pileg hingga pilpres,” ujar Fajar di ruang kerjanya, siang kemarin.

Polda Kaltim termasuk satuan wilayah polres, hingga polsek, menurunkan personel sebanyak 6.713 orang. Satu polisi bertugas mengamankan 1 hingga 3 TPS. Ditanya biaya pengamanan pileg, Fajar tak bisa merinci. Dia menyebutkan, biaya pengamanan Rp81 ribu setiap hari untuk satu polisi dalam operasi atau tugas selama 224 hari terhitung sejak 16 Maret 2014 lalu.

“Jadi tugas pengamanan pileg langsung lanjut pengamanan pilpres selama 224 hari. Namanya Operasi Mantap Bharata. Semua polisi, tidak memandang pangkat, biaya pengamanan pileg Rp81 ribu per hari untuk satu orang polisi,” pungkas Fajar. (pri/ono)