Polisi Dilaporkan ke PBB

JAKARTA- Tindakan Bareskrim Mabes Polri yang menetapkan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka bakal menjadi isu international.

Ini terjadi setelah koalisi LSM antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Antikorupsi melaporkan hal tersebut ke kantor PBB bidang Narkotika dan Kriminal (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC).

Menurut anggota koalisi Febri Diansyah, penetapan tersebut merupakan bukti nyata oligarki kekuasaan lewat alat kepolisian untuk membajak pemberantasan korupsi. Yang paling nyata, langkah kepolisian ini merupakan kabar gembira bagi para koruptor. "Ini menunjukkan bahwa presiden tidak bisa diharapkan untuk berantas korupsi hari ini atau ke depan," sebut peniliti Indonesian Corruption Watch (ICW) ini.

Koalisi mengkhawatirkan, adanya pemusatan kekuasaan pada orang-orang tertentu sehingga penegakan pemberantasan korupsi dapat dikontrol. Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 yang sebagian diubah UU No 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi bakal menjadi pasal karet tertama bagi KPK sendiri.