Politik Tanah Jokowi Bikin Prabowo dan Amien Rais Geger

Politik Tanah Jokowi Bikin Prabowo dan Amien Rais Geger
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Yogyakarta, Rabu (20/2). Foto: DPP PDIP for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan politik tanah yang dilakukan Joko Widodo membuat jargon tanah dikuasai elite Prabowo Subianto dan Amien Rais gugur.

Pernyataan itu sekaligus membuat Prabowo dan Amien geger. Hasto melanjutkan, jawaban balik cepat dan menohok yang dilakukan Jokowi saat debat, atas penguasaan lahan yang begitu luas yang dimiliki Prabowo, menampilkan kebijakan politik pertanahan presiden yang berpihak pada perlindungan tanah untuk rakyat.

Jawaban Jokowi tersebut telah memutarbalikkan logika tanah dikuasai elite yang selama ini menjadi jargon kampanye Prabowo hingga Amien Rais.

"Politik pertanahan untuk rakyat hanya bisa dilakukan oleh pemimpin baik, yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Pemimpin yang memahami hakikat tanah untuk rakyat, dipastikan tidak akan mengambil kebijakan bagi-bagi lahan, atau pemberian izin besar-besaran atas penguasaan lahan kepada elite sebagaimana terjadi di pemerintahan sebelumnya," kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/2).

(Baca: Penjelasan Kiai Ma'ruf soal Jokowi Beber Ribuan Hektare Tanah Prabowo)

Oleh karena itu, menurut Hasto, politik pertanahan Jokowi membikin heboh masyarakat terutama di kalangan elite. "Sebab sosok seperti Prabowo dengan tanahnya yang begitu luas, dan demikian halnya dengan Amien Rais dengan lahan-lahannya di Yogyakarta langsung mati kutu dan jargon kampanye tanah dikuasai elite pun menjadi tidak laku, dipatahkan oleh politik pertanahan kerakyatan Jokowi tersebut," kata dia.

Kebersamaan dengan KH Maruf Amin, akan semakin memperkuat kebijakan politik pertanahan Jokowi. Pasalnya, sosok KH Maruf sebagai ulama mampu hadir sebagai pengayom di dalam menyelesaikan berbagai konflik atas tanah.

"Sertifikasi lahan rakyat akan menjadi kebijakan yang semakin masif. Lindungi tanah rakyat melalui sertifikasi. Maka potensi pertumbuhan perekonomian ekonomi karena valuasi kekayaaannya yang paling berharga pun dilakukan oleh negara. Sertifikasi lahan rakyat adalah bukti negara hadir di era pemerintahan Jokowi," kata dia.

Menurut Hasto, pemimpin yang memahami hakikat tanah untuk rakyat, dipastikan tidak akan mengambil kebijakan bagi-bagi lahan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News