Politikus Demokrat Buka Suara Soal Lukas Enembe, Oh Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto buka suara soal kasus dugaan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe.
Dia menyebut tidak boleh ada penghakiman sebelum adanya pemeriksaan atau proses hukum yang berjalan.
"Tentu kami menghormati apa yang terjadi di bangsa ini dan tentu, baik aparat penegak hukum, KPK juga punya mekanisme, independensi dalam menangani peristiwa ini," kata Didik Mukrianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).
Anggota Komisi III DPR RI itu menilai aparat penegak hukum juga harus menghormati hak-hak terperiksa atau tersangka.
Didik Mukrianto juga mengaku belum mengetahui apakah Partai Demokrat sudah berkomunikasi dengan Lukas Enembe.
"Saya belum mengecek karena memang tentu partai punya kepentingan ketika kadernya tersangkut atau diduga berpotensi terjadi pelanggaran hukum," jelasnya.
Didik Mukrianto ingin memastikan proses hukum terhadap koleganya di Partai Demokrat berjalan sesuai dengan prinsip dan asas hukum yang berlaku.
"Termasuk bagaimana menegakkan hukum tanpa melanggar hukum, menegakkan hukum harus menghormati HAM, menegakkan hukum juga menghormati setiap hak yang dimiliki terperiksa," imbuhnya.
Politikus Partai Demokrat, Didik Mukrianto angkat bicara soal dugaan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang merupakan kolega separtainya.
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- May Day, Legislator Muda Demokrat Harap Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan
- Perkuat Diplomasi Kebangsaan RI Hadapi Geo-Ekonomi, Ibas Mendorong Kolaborasi ASEAN Plus
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital